PERAN KEPEMIMPINAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KARAWANG DALAM KEBIJAKAN PERDAGANGAN ANAK UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS HIDUP DAN KESEHATAN ANAK ( SUATU KAJIAN DI BIDANG PEDIATRI SOSIAL ) PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Wednesday, 25 March 2009 22:44

Tb. Rachmat Sentika
Staf Ahli Komisi Perlindungan Anak Indonesia

 

Perdagangan anak merupakan faktor penting yang memengaruhi kesehatan anak. Karawang merupakan daerah yang telah mengalami transformasi di bidang sosial dan pekerjaan, dari masyarakat petani yang agamis menjadi pekerja manufaktur yang menghalalkan perdagangan anak. Penelitian ini bertujuan untuk melihat peranan Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Karawang terhadap kualitas kesehatan anak melalui kebijakan perdagangan anak. Subjek penelitian adalah pemangku kebijakan Pemda Kabupaten Karawang. Pengamatan dan wawancara terhadap subjek penelitian dilakukan pada bulan Januari – Desember 2006. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, bersifat holistik dengan menggunakan konstruksi kybernology. Alat analisis yang digunakan adalah model environmental, values, dan resources (EVR congruence) dari Thompson 1992. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi lingkungan, nilai-nilai dan sumber daya Pemda Kabupaten Karawang pada model EVR berada pada kuadran kiri bawah. Kesimpulan penelitian ini adalah peranan Pemda Kabupaten Karawang dalam peningkatan kualitas kesehatan melalui kebijakan perdagangan anak belum berjalan sebagaimana mestinya.

 

Kata kunci: Perdagangan, kesehatan, EVR

MKB Vol.40 No.3,2008

 



PENDAHULUAN

Ilmu kesehatan anak memiliki kepedulian yang besar terhadap kesehatan anak, serta memberi kesempatan seluas-luasnya kepada anak untuk tumbuh dan berkembang agar menjadi orang dewasa yang potensial. Seorang dokter anak harus memiliki perhatian terhadap faktor-faktor sosial dan lingkungan yang dapat memengaruhi kesehatan anak.1

Anak merupakan aset untuk kelangsungan suatu bangsa, sehingga semua upaya untuk mempertahankan kelangsungan suatu bangsa harus mengedepankan kepentingan anak. Masalah kesehatan anak dapat muncul apabila faktor lingkungan seperti pendidikan, ekonomi, sosial, dan budaya tidak diperhatikan.2


Konvensi hak anak yang diratifikasi pada tahun 1990 antara lain memuat tentang hak kesehatan dan kesejahteraan dasar, hak pendidikan, dan hak untuk memperoleh perlindungan khusus. Sayangnya saat ini lebih banyak pelanggaran terhadap hak-hak anak tersebut, antara lain perdagangan anak, sehingga dapat memengaruhi mutu kesehatan.3

Indonesia merupakan salah satu negara sumber dan transit perdagangan anak internasional, khususnya untuk tujuan seks komersial, sehingga berbagai penyakit yang ditimbulkan melalui hubungan seksual pada anak Indonesia menjadi tinggi. Selain itu, dampak perdagangan anak akan mengakibatkan banyaknya bayi yang mati muda, bayi dengan berat badan lahir rendah, bayi lahir tidak diinginkan, dan penelantaran anak (child abuse).4

Karawang merupakan daerah yang telah mengalami transformasi di bidang sosial dan pekerjaan. Pada awalnya Karawang dikenal sebagai lumbung padi, tetapi akibat tergerusnya lahan pertanian, maka terjadi pergeseran budaya. Nilai-nilai budaya yang agamis telah berubah menjadi nilai-nilai budaya yang menghalalkan pekerjaan seperti perdagangan anak dan pekerja seks komersial (PSK). Akibatnya penyakit akibat hubungan seksual banyak bermunculan di masyarakat. Oleh karena itu diperlukan suatu kepemimpinan daerah yang peduli pada anak, sehingga perdagangan anak, penyakit akibat hubungan seksual, dan masalah kesehatan lainnya pada anak dapat dikurangi.5,6 Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat peranan kepemimpinan yang peduli anak di Kabupaten Karawang, agar dapat meningkatkan kualitas hidup anak di bidang kesehatan.

 

METODE PENELITIAN

Subjek pada penelitian ini adalah pemangku kebijakan pada Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Karawang. Selain itu wawancara juga dilakukan terhadap pihak kepolisian, organisasi nonpemerintah, masyarakat, orangtua, dan anak korban perdagangan di Kabupaten Karawang. Waktu penelitian adalah bulan Januar –Desember 2006. Parameter yang diamati dan dinilai adalah dukungan sumber daya, kondisi lingkungan ekonomi, sosial budaya, peran serta masyarakat, nilai kepemimpinan publik, dan organisasi kelembagaan.7,8

Penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan kualitatif deskriptif yang bersifat holistik dengan menggunakan konstruksi kybernologi.9,10 Dalam penelitian ini juga dilakukan pengamatan langsung, wawancara semi terstruktur dan menggambar. Alat analisis yang digunakan untuk mengungkap gejala terkait adalah model Environmental, Values, dan Resources (EVR Congruence) dari Thompson 1999.11

 

HASIL PENELITIAN

Setelah melakukan pengamatan dan wawancara terhadap pemangku kebijakan publik, pihak kepolisian, para ahli, organisasi nonpemerintah, masyarakat, orangtua, dan anak korban perdagangan di Kabupaten Karawang, didapatkan hasil penelitian sebagai berikut:

• Lingkungan (Environment)
Terjadi kompleksitas antara ekonomi, social, dan budaya akibat transformasi struktural dari pertanian ke manufaktur. Pekerja yang semula bekerja di bidang pertanian bergeser menjadi pekerja migran. Selain itu terdapat pergeseran nilai budaya agamis menjadi nilai budaya yang menghalalkan pekerjaan, seperti pekerja seks komersial (PSK).

• Nilai-nilai (Values)
Nilai-nilai terungkap pada cara dan perilaku seseorang atau sekelompok orang karena dipengaruhi lingkungan. Di Kabupaten Karawang anak dijadikan aset dan komoditas untuk kepentingan keluarga, anak tidak perlu berkualitas. Kabupaten Karawang sulit menerima perubahan nilai untuk menghapus perdagangan anak.

• Sumber Daya (Resources)
Meskipun sumber daya manusia (SDM) secara kuantitatif dan kualitatif Pemda Kabupaten Karawang, baik terpelajar dan berpengalaman, tetapi aparat belum siap dan belum memahami dengan baik, ditambah dengan terjadinya suksesi kepemimpinan Bupati, sehingga pelaksanaan kebijakan nasional penghapusan perdagangan anak tidak berjalan. Sosialisasi kebijakan nasional penghapusan perdagangan anak (KNPPA) dari pemerintah pusat ke daerah terjadi pada akhir kepemimpinan Bupati lama, sehingga momentumnya tidak tepat.

Hasil penelitian di atas bila digambarkan dengan model EVR dapat dilihat pada gambar.

Keterkaitan E-V-R dalam Kebijakan Penghapusan Perdagangan Anak di Kabupaten Karawang

Dari gambar di atas terlihat bahwa kondisi EVR Kabupaten Karawang berada di kuadran kiri bawah, berarti baik lingkungan, sumber daya, maupun nilai merupakan kelemahan dan tantangan, sehingga sangat tidak kondusif bagi pelaksanaan kebijakan penghapusan perdagangan anak.12

 

PEMBAHASAN

Ditinjau dari sudut pediatri sosial, anak adalah seorang manusia yang sedang tumbuh dan berkembang mencapai kedewasaan sampai berusia 18 tahun. Berbagai faktor dapat memengaruhi kesehatan anak, yaitu infeksi, iklim dan geografis, pendidikan, ekonomi, sosial, budaya, indutrialisasi, serta urbanisasi dan genetik.13

Perdagangan anak merupakan suatu kejahatan terorganisasi yang sangat memengaruhi pola dan tingkat kesakitan pada anak. Meskipun perdagangan anak sudah dikenal sejak tahun 1949, tetapi baru mendapat perhatian serius setelah tahun 1994 dalam kaitannya dengan kejahatan organisasi internasional (Transnational Organization Crime, Desember 2002). Diangkatnya isu perdagangan anak diharapkan akan dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan anak.12

Saat ini Indonesia dimasukkan kedalam kelompok negara yang tidak berbuat maksimal selama sepuluh tahun terakhir dalam penghapusan perdagangan anak. Oleh karena itu melalui Keputusan Presiden No.88 tahun 2002, Indonesia telah menetapkan suatu kebijakan yang bersifat akseleratif terhadap penghapusan perdagangan anak. Penghapusan perdagangan anak tersebut dilakukan secara terorganisasi, komprehensif, dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan dengan prinsip utama anak adalah korban.14,15

Hasil penelitian kami menunjukkan bahwa lingkungan, nilai-nilai, dan sumber daya di Kabupaten Karawang merupakan suatu kelemahan dan tidak mendukung terhadap pelaksanaan kebijakan penghapusan perdagangan anak.15-17 Kondisi lingkungan strategis (envirengaruh terhadap derajat kesehatan masyarakat pada umumnya.18-20. Hasil penelitian kami mengenai pergeseran nilai (values) dalam kebijakan penghapusan perdagangan anak di Kabupaten Karawang, diharapkan dapat menggugah Pemda Kabupaten Karawang untuk terus menggalakkan kebijakan penghapusan perdagangan anak. Pemda Kabupaten Karawang harus berperan aktif dalam mengubah kembali pandangan masyarakat tentang diskriminasi gender, lemahnya peran keluarga, dan pentingnya masalah pendidikan serta kesehatan anak.16

Kabupaten Karawang memiliki sumber daya (resources) yang baik, tetapi belum dimanfaatkan secara optimal. Hasil penelitian kami menunjukkan bahwa kondisi EVR kepemimpinan Pemda Kabupaten Karawang berada pada kuadran kiri bawah, yaitu organisasi yang tidak menyadari kompetensinya (the unconsciously competent organization). Hal ini berarti bahwa organisasi dibawa untuk selalu mengambil posisi strategis yang menguntungkan dirinya sendiri, tetapi tidak mampu menjaga nilai-nilai organisasi. Pemimpin hanya mampu memadukan environment dan resources, tetapi tidak mampu menyertakan values dalam kebijakannya.16

Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang dalam mengimplementasikan kebijakan penghapusan perdagangan anak belum mampu memadukan lingkungan setempat, nilai-nilai yang dianut masyarakat setempat, serta sumber daya yang ada. Kepedulian Kabupaten Karawang terhadap anak dan kesehatannya tidak baik, sehingga harapan untuk tercapainya derajat kesehatan anak yang tinggi kurang tercapai.16

Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa peran Pemda Kabupaten Karawang terhadap perdagangan anak di daerahnya belum berjalan sebagaimana mestinya, sehingga disarankan kepada Pemda Kabupaten Karawang untuk lebih peduli terhadap hal tersebut, agar derajat kesehatan anak dan masyarakat di Kabupaten Karawang menjadi lebih tinggi.

 

DAFTAR PUSTAKA

  1. Stanton B, Behrman RE. The field of pediatrics, special risk populations, Dalam: Kliegman RM, Behrman RE, Jenson HB, Stanton BF, penyunting. Nelson texbook of pediatrics. Edisi ke-18. Philadelphia: Saunders Elsevier; 2007. h. 11-2.
  2. Wiradisurya S. Children's rights and protection in Indonesia: turning principles into practice. Proceedings of the 12th National Congress of Child Health and 11th Asean pediatric Federation Conference; 2002 June 30 – July 4; Bali, Indonesia. 2002.
  3. Soemaryoto SR. Laporan pelaksanaan konvensi hak anak di Indonesia ke sidang komite anak dunia, periode kedua 1990-2000. Genewa 15 Januari 2004. 1-12.
  4. Rosenberg R, Misra N. Bentuk-bentuk perdagangan anak di Indonesia, situasi perdagangan perempuan dan anak di Indonesia. American Center for Internasional Labor Solidarity (ACILS). 2003:41-62.
  5. Sentika R. Fenomena dibalik perdagangan anak, di pantai utara jawa, penelitian pendahuluan bahan disertasi. Laporan gugus tugas penghapusan perdagangan perempuan dan anak.Jakarta:Kantor Menkokesra; 2005-2007. 10-26.
  6. Hamid, Sentika R. Persepsi pemerintah daerah terhadap isu perdagangan anak: studi kuantitatif di daerah Sumber. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan; 2004.
  7. Mulyana D. Metodologi penelitian kuantitatif. Bandung: Rosda; 2001.
  8. Taliziduhu N. Pembangunan masyarakat: mempersiapkan masyarakat tinggal landas. Jakarta: Bina Aksara; 1987.
  9. Taliziduhu N. Metodologi ilmu pemerintahan. Jakarta: Rineka Cipta; 1997.
  10. Talizuhu N. Kibernologi: Ilmu pemerintahan baru 1 dan 2. Jakarta: Rineka Cipta; 2003. 1-98.
  11. Thompson JL. EVR as a strategic perspective of entrepreneurship. Huddersfield UK: Huddersfield University Business School; 1999.
  12. Irwanto dkk. Perdagangan anak di Indonesia. Jakarta: ILO; 2001.
  13. Ranuh G IG.N, Sudiyanto. Pediatri sosial pendekatan holistik, komprehensif dan program-program mengoptimalisasikan tumbuh kembang. Dalam: Penyunting Buku ajar II tumbuh kembang anak dan remaja. Jakarta:Ikatan Dokter Anak Indonesia; 2005. h. 1-21.
  14. Hamim A, Rosenberg R. Buku perdagangan perempuan dan anak di Indonesia.Jakarta: ILO; 2003.
  15. Badan Pusat Statistik dan Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang. Karawang dalam angka. Karawang: BPS; 2005.
  16. Sentika R. Implementasi kebijakan nasional penghapusan perdagangan anak studi di Kabupaten Karawang (disertasi). Bandung:Universitas Padjadjaran; 2007.
  17. Kementerian Pemberdayaan Perempuan. Keputusan presiden RI nomor 88 tahun 2002 tentang rencana aksi nasional penghapusan perdagangan (trafiking) perempuan dan anak. Jakarta: KPP; 2002.
  18. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Dunia yang layak bagi anak. New York: UN; 2002.
  19. Unicef. Pedoman untuk perlindungan hak-hak anak korban perdagangan manusia. Jakarta: Unicef; 2004.
  20. U.S. Department of State Publication. Trafficking in person report. Washington: U.S. Department of State Publication; 2005.
Last Updated on Monday, 16 November 2009 06:23